Fungsi dari fraksi dan alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut Pimpinan DPRD berfungsi secara manageria, Komisi sebagai direktur pelaksananya, dan badan-badan bertugas sesuai dengan ketugasaannya seperti Badan Musyawarah akan mengatur jadwal agenda kegiatan DPRD satu bulan kedepan, sedangkan fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan dan hari fraksi disepakati pada hari Jumat. Selanjutnya terkait mekanisme pembuatan kebijakan melalui tahapan dari KUA-PPAS, pembahasan antara eksekutif dan legislative, RDPU, selanjutnya ada persetujuan bersama antara eksekutif dan legislative, selanjutnya ada evaluasi oleh Gubernur dan dibahas lagi untuk penyesuaian sebelum diundangkan. Dalam pemerataan anggaran itu melalui mekanisme anggaran dilakuka secara merata lewat Musrenbang dan sesuai asas keadilan yang dilakukan secara musyawarah walupun usulan dari berbagi ideology. Selama menjadi kesepakatan bersama dalam Musrenbang maka harus dipatuhi dan diataati bersama.
Sebagai anggota DPRD dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat salah satunya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, seperti Penyusunan Raperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dalam Perda Jamkesda, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengcover atau menanggung kesehatan warga yang tidak mampu bahkan sekarang sudah mengcover kesehatan semua warga yang ber-KTP Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu ada jaminan pendidikan bagi warga tidak mampu sehingga setiap warga yang tidak mampu mendapat jaminan pendidikan secara gratis dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat bawah diberikan anggaran bagi setiap RT/RW di Kota Yogyakarta dan setiap pengurus RT/RW mendapat jaminan kesehatan daerah.
Tidak dipungkiri bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta dari pajak Hotel dan restoran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan dan pendidikan warga masyarakat Kota Yogyakarta, etapi untuk menjaga fasilitas public ada pembatasan perijinan pembangunan hotel-hotel yang terus tumbuh berkembang. Program unggulan dalam kebijakan pelayanan publik di Kota Yogyakarta adalah Perda Pelayanan Prima, Perda UMKM, Perda Pelayanan Publik juga Perda tentang Kota Layak Anak.
Sedangkan arah pembangunan kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan tentuya mempunyai komitmen terhadap tujuan tersebut dengan pengalokasian anggaran yang mewadahi, kewajiban belajar sampai 12 tahun dan berbagai beasiswa dan tunjangan pendidikan bagi warga yang tidak mampu dan berprestasi. Selain itu sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengembangkan kebudayaan sesuai dengan budaya Jawa dan ini didukung angaran Danais dari propinsi. Yang harus dipahami bahwa terkait keistimewaan maka hal tersebut melekat pada pemerintahan provinsi berkaitan dengan sejaran Kasultanan dan sudah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Kota Yogyakarta.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta tidak lepas dari RPJPD dan ada tahapan-tahapannya sampai tahun 2015. Program-progam setiap tahunnya berbeda-beda dan tahun ini kosentrasi pada pendidikan, pariwisata dan kebudayaan.
Untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat maka ada beberapa sarana atau saluran dalam penyampaian aspirasi tersebut yaitu bisa melalui surat, email, demo, audiensi, website, UPIK dan Kotak Pos 5000. Permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat nantinya akan dibahas oleh alat kelengkapan DPRD yang sesuai denga inti permasalahan.
By. Ulum
Surat kunjungan SE DPRD Kota DIY
